Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan langkah penanganan terhadap kerusakan jalan provinsi yang terjadi di sejumlah ruas, khususnya jalur Metro–Kota Gajah.
Kerusakan jalan tersebut dinilai semakin parah akibat kombinasi curah hujan yang tinggi serta peningkatan volume kendaraan berat, seiring dengan membaiknya konektivitas jalan utama di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Tafiqullah, menjelaskan bahwa rampungnya pembangunan jalan dari Kota Gajah hingga arah Semarang dengan lebar enam meter berdampak pada meningkatnya arus lalu lintas secara signifikan.
Kondisi tersebut turut memengaruhi jalan-jalan penghubung, termasuk Jalan Pattimura di Kota Metro, yang kini menerima beban kendaraan di luar kapasitas perencanaan awal.
“Kalau dianalogikan seperti dokter, kita harus mendiagnosis dulu penyebab kerusakan jalan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya lonjakan lalu lintas kendaraan berat, sementara air menjadi musuh utama bagi jalan beraspal,” ujar Tafiqullah Saat ditemui diruangnya pada Rabu (7/1/2026).
Ia menambahkan, curah hujan tinggi menyebabkan air masuk ke struktur perkerasan jalan, terutama pada ruas yang belum dilengkapi sistem drainase memadai. Kondisi ini mempercepat kerusakan, khususnya pada ruas-ruas yang belum pernah diaspal sebelumnya meskipun badan jalannya telah tersedia.
Saat ini, dari total 98 ruas jalan provinsi, sebanyak 62 ruas telah dilakukan perbaikan.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah titik yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena belum pernah mendapatkan lapisan aspal sama sekali.
Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Pemerintah mengakui, proses penanganan jalan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Selain keterbatasan anggaran, diperlukan pula koordinasi yang intensif antara pekerjaan swakelola oleh tim internal, pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak ketiga, serta sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
“Tidak semua pekerjaan bisa dilaksanakan secara bersamaan. Ada penanganan jembatan, ada ruas jalan, dan ada proyek lain. Jika dipaksakan berjalan paralel, justru dapat menghambat mobilitas masyarakat,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang dirasakan akibat kerusakan jalan yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk akses menuju pasar dan fasilitas umum.
“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat. Memang masih banyak PR yang harus diselesaikan, namun kami berkomitmen menanganinya secara bertahap dan secepat mungkin,” pungkas Tafiqullah.