Lampung Timur — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (8/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan nelayan dan petambak udang guna menyerap aspirasi masyarakat pesisir.
Kehadiran Wapres disambut antusias warga yang telah memadati lokasi sejak pagi hari. Dialog bersama masyarakat dilakukan untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petambak, mulai dari kebutuhan sarana penunjang hingga kendala operasional di lapangan.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Program ini tidak akan berhasil kalau yang kerja cuma pemerintah. Kita semua harus gotong royong agar program prioritas Presiden bisa berjalan optimal,” ujar Wapres.
Wapres juga memastikan pemerintah akan terus melengkapi berbagai kebutuhan masyarakat, baik di sektor perikanan maupun pertanian, demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir.
“Akan kita lengkapi satu per satu kekurangannya. Kami mohon waktu untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang,” katanya.
Pada kesempatan itu, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi, di antaranya terkait kuota solar subsidi dan perizinan armada penangkapan ikan. Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan segera menindaklanjuti berbagai kendala agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau ada yang kurang, terkait perizinan, kuota solar, atau apa pun, segera sampaikan. Akan segera kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotharia Latif, serta Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus memastikan program pemberdayaan masyarakat pesisir berjalan efektif dan tepat sasaran.