Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di Lampung masih relatif terkendali.
Kenaikan inflasi Maret 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Sejumlah komoditas utama yang memberikan andil inflasi di antaranya daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).
Peningkatan harga pangan tersebut dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin terjadi akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina per 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.
Di sisi lain, laju inflasi yang lebih rendah turut dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), didorong oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di wilayah Lampung seperti Pesawaran dan Lampung Tengah.
Penurunan harga emas dunia juga berimbas pada turunnya harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen (mtm).
Ke depan, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Lampung memprakirakan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Namun, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, tekanan berpotensi muncul akibat peningkatan permintaan seiring realisasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 5,35 persen yang berlangsung bertahap sepanjang 2026, serta kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, dari sisi volatile food, risiko berasal dari rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen pada triwulan II. Selain itu, prakiraan curah hujan rendah pada April–September serta potensi El Nino lemah di semester II juga dapat memengaruhi produksi pangan dan hortikultura.
Adapun dari sisi administered prices, risiko inflasi dipicu oleh potensi kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan penyesuaian tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga komoditas lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.
Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis. Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya diperkuat melalui perluasan Toko Pengendalian Inflasi, kerja sama antar daerah, serta percepatan program swasembada pangan.
Untuk menjaga kelancaran distribusi, pemerintah mendorong perbaikan infrastruktur distribusi pangan serta implementasi program Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP) dan subsidi ongkos angkut. Sementara pada aspek komunikasi efektif, dilakukan koordinasi rutin TPID, penguatan komunikasi publik, serta optimalisasi sistem informasi pangan berbasis digital.
Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Provinsi Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.