Wali Kota Eva Dwiana Siap Berdialog, Aksi Demo Mendadak Batal

Lampung – Untuk memudahkan petani dalam memperoleh pupuk dan bibit, modal awal menjadi kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta pihak perbankan untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani di wilayahnya.

"Saat ini pemerintah pusat tengah fokus mewujudkan swasembada pangan. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memperlengkapi 25 desa dengan mesin pengering yang dapat digunakan untuk mengeringkan padi, jagung, kelapa, hingga ubi kayu," ujar Rahmat saat menghadiri kegiatan di Lampung Utara, Selasa (3/6).

Ia menjelaskan bahwa produktivitas padi dan jagung di Lampung mencapai 3 juta ton, namun kapasitas pengeringan yang tersedia baru sekitar 2 juta ton. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perbankan, agar petani maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bisa mengakses KUR secara lebih mudah untuk pembelian peralatan pertanian, khususnya alat pengering.

"Pengadaan alat pengering tidak bisa hanya mengandalkan APBD, karena keterbatasan anggaran. Saya mendorong agar perbankan bisa menyalurkan KUR kepada Gapoktan, petani, koperasi, hingga pengusaha muda desa agar mereka bisa membeli alat pengering sendiri," tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah bank telah menunjukkan komitmennya terhadap sektor pertanian di Lampung. Bank Mandiri, misalnya, telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,5 triliun untuk kebutuhan alat dan sarana pertanian. Sementara itu, BRI menyalurkan Rp7,9 triliun dan Bank Lampung tahun ini menargetkan pinjaman hampir Rp1 triliun untuk sektor yang sama.

"Semua perbankan diharapkan dapat mempermudah akses petani dalam memenuhi kebutuhan alat dan sarana pertanian. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan di Lampung, diperlukan sekitar 900 unit combine harvester, 500 unit alat pengering, serta 300 unit rice milling unit (RMU) untuk mengolah gabah menjadi beras. Selain itu, kita juga memerlukan ratusan silo untuk menyimpan jagung dan komoditas lainnya," jelas Rahmat.

Ia optimistis, apabila infrastruktur pertanian ini dapat terpenuhi dalam waktu 2–3 tahun ke depan, maka akan terbentuk hilirisasi komoditas berbasis industri di daerah. "Kita bisa memproduksi konsentrat jagung sendiri tanpa impor, menghasilkan berbagai produk turunan, dan mewujudkan kemandirian serta swasembada pangan. Ini juga akan membuka ribuan lapangan kerja baru di desa-desa," pungkasnya.(*)