Dasar Hukum Pembentukan
Koperasi Merah Putih lahir atas landasan hukum yang kuat, yakni:
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM,
• Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Camat Sukau yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Galih Joko Purnomo, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi berbasis desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
“Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama,” ujar Galih.
Menurutnya, koperasi ini akan menjalankan tujuh jenis unit usaha, yakni apotek, klinik, simpan pinjam, kantor koperasi, pengadaan sembako, pergudangan/cold storage, serta logistik. Selain itu, koperasi juga dapat mengembangkan usaha lain sesuai dengan potensi lokal masyarakat.
“Manfaat yang diharapkan antara lain menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka kemiskinan ekstrem, hingga membantu pengendalian inflasi,” tambahnya.
Peratin (Kepala Desa) Jagaraga, Nofianto, dalam sambutannya menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional ini.
“Kami dari Pemerintahan Pekon sangat responsif dan mendukung penuh atas Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan di Pekon Jagaraga koperasi ini sudah mulai dibentuk,” jelas Nofi.
Musdesus tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari jajaran Kecamatan Sukau, Ketua dan anggota LHP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Kehadiran beragam elemen ini menunjukkan dukungan kolektif demi kelancaran program strategis nasional di tingkat desa. (Surya)