Aksi Begal di Hutan Kawasan Gunung Pasir Kecamatan Sukau, Polisi: Hoax!

Lampung Utara – Dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan infrastruktur serta perluasan akses keuangan, telah dilaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 100 Hari Kerja Gubernur Lampung di Desa Wonomarto,Selasa (3/6/2025).

Program PHTC ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui inisiatif Desaku Maju. Sejumlah kegiatan konkret dilaksanakan, seperti pembangunan jalan desa, penyediaan alat pengering hasil pertanian (dryer), dan distribusi Pupuk Organik Cair (POC), yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas petani dan pelaku usaha desa.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Utara menggelar program literasi dan inklusi keuangan bertema “Keuangan Cerdas, Desa Maju Perkasa (Perekonomian Kuat, Masyarakat Sejahtera)”. Program ini turut melibatkan berbagai lembaga strategis seperti Bank Indonesia, Bank Lampung, Bank Syariah Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Momentum ini sekaligus menjadi ajang penguatan sinergi antarinstansi melalui integrasi program unggulan dari berbagai lembaga. Pemerintah Provinsi Lampung melalui program Desaku Maju berkolaborasi dengan:

Desa Inklusi Keuangan (OJK),

Desa Wisata (Bank Indonesia),

Smart Village (Bank Lampung),

Desa BSI (Bank Syariah Indonesia),

Desa Investor Saham (Bursa Efek Indonesia),

Desa Sadar Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Desa Perkasa sebagai model desa dengan ekosistem ekonomi dan sosial yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa ke depan, fokus pertumbuhan ekonomi akan beralih ke desa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses keuangan diyakini dapat mendorong pendapatan masyarakat desa sekaligus memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

“Kehadiran TPAKD menjadi bagian penting dari strategi inklusi keuangan daerah yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah dan industri jasa keuangan,” ujar Gubernur Rahmat.