Bandar Lampung — Dalam rangkaian Musrenbang Provinsi Lampung 2026, digelar _talk show_ bertema *“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah”* pada Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta akademisi Universitas Lampung.
Perwakilan Bank Indonesia, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Lampung saat ini menunjukkan tren positif.
> “Kita bisa memiliki optimisme terhadap kondisi perekonomian Provinsi Lampung karena pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, didukung oleh sektor pertanian yang tumbuh mendekati 6 persen,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan.
> “Untuk menjaga pertumbuhan tetap di atas 5 persen dengan basis ekonomi yang sudah tinggi, dibutuhkan *extra effort*, terutama dalam peningkatan produktivitas dan penguatan sektor utama,” tambahnya.
Bimo juga menyoroti potensi risiko eksternal yang perlu diantisipasi.
> “Gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan tekanan inflasi serta kelangkaan barang tertentu di dalam negeri,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan pentingnya peran data dalam pembangunan.
> “Saat ini kita tidak bisa lagi mengklaim keberhasilan tanpa data. Semua tahapan pembangunan harus dikawal dengan data, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa data bukan hanya untuk mencatat, tetapi juga sebagai panduan kebijakan.
> “Indikator yang dihasilkan BPS menjadi pemandu agar pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga akseleratif dan berdampak,” ujarnya.
Ahmadriswan juga menyoroti tantangan inklusivitas pembangunan di Lampung.
> “Masih ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan atau pengangguran juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, ia turut menyosialisasikan pelaksanaan *Sensus Ekonomi 2026* yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
> “Dalam waktu dekat, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi pada bulan Mei hingga Agustus. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat,” imbaunya.
Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas.
> “Data yang diberikan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi pembangunan,” tambahnya.
Dari sisi akademisi, Intan Fitri Meutia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila menekankan pentingnya pendekatan strategis dalam kebijakan pembangunan.
> “Kebijakan harus selaras dengan data (*_alignment_*), birokrasi harus lincah (*_agility_*), dan pembangunan harus berkelanjutan (*_sustainability_*),” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
> “Masyarakat tidak hanya membutuhkan program, tetapi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.
Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Melalui forum ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan.