Perkuat Pembangunan Ekonomi Desa, OJK Dukung PHTC 100 Hari Kerja Gubernur Lampung

Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus menggencarkan upaya penanganan dan pencegahan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Sejumlah strategi lintas sektor dan daerah pun mulai digerakkan guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sukarma Wijaya, mengungkapkan bahwa langkah-langkah struktural dan non-struktural telah dan akan dijalankan sebagai bagian dari mitigasi banjir.

Kolaborasi Antarwilayah

Pemkot menjalin kerja sama dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan untuk pemeliharaan kawasan hulu dan daerah tangkapan air (catchment area), terutama di Register 17 dan 19 yang memiliki peran penting dalam pengendalian banjir.

Peningkatan Infrastruktur Pengendali Air

Pemkot juga melakukan pelebaran dan pendalaman drainase, normalisasi sungai secara berkala dengan dukungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta peninggian talud di sepanjang sungai yang rawan luapan saat musim hujan.

“Semua kegiatan ini kami lakukan dengan memperhatikan kondisi kontur tanah agar aliran air lebih lancar,” ujar Sukarma dalam konferensi pers yang dihadiri BPBD, DLH, Damkar, dan OPD terkait, Kamis (27/2/2025).

Ruang Terbuka Hijau dan Sistem Peringatan Dini

Pemkot juga fokus pada peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penanaman pohon untuk mengurangi aliran permukaan (runoff) dan memperbaiki kualitas udara. Sistem peringatan dini akan dipasang di wilayah rawan seperti Register 17, 19, dan daerah berlereng rendah.

Langkah Tambahan

Selain itu, Pemkot akan membangun embung, sumur resapan, serta jalur evakuasi yang memudahkan warga mengungsi saat banjir terjadi.

“Edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan bahaya tinggal di lereng serta bantaran sungai juga terus kami lakukan,” imbuh Sukarma.

Penanganan Dampak Banjir

Terkait banjir yang telah terjadi, Walikota Eva Dwiana menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membantu warga terdampak.

“Meskipun ada efisiensi anggaran, kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi. Kami manfaatkan dana bantuan tak terduga untuk penanganan darurat,” tutup Sukarma.