Parosil Mabsus Rombak 13 Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Ada Apa?

Pesisir Barat  — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat sinergi antarinstansi melalui pendekatan kebijakan dan program inovatif dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Hal ini menjadi fokus utama dalam agenda High Level Meeting dan Capacity Building TPID Pesisir Barat yang berlangsung pada Selasa (23/7/2025).

Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, SH, MKn, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung upaya pengendalian inflasi. Ia menyampaikan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor perdagangan atau pertanian semata, melainkan memerlukan dukungan menyeluruh dari berbagai OPD.

 "Kita tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, adaptif, dan berbasis data. Sektor infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga pemberdayaan UMKM dan pasar rakyat harus turut terlibat," tegasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi Provinsi Lampung pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87% (yoy), disumbang oleh komponen inti (emas perhiasan), volatile food (beras, cabai, bawang merah), dan administered price (angkutan udara, angkutan dalam kota, serta bahan bakar).

Ia juga menggarisbawahi potensi ekonomi Pesisir Barat yang besar melalui komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Komoditas ini dinilai berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan pelaku usaha dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Rika Nugraeni Hermawan, S.Tr.Stat, dari BPS Lampung Barat, menyoroti urgensi ketersediaan data ekonomi yang akurat dan terkini sebagai landasan dalam menyusun strategi pengendalian inflasi.

Dari sisi kebijakan provinsi, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Antariksa Putra Negara, S.E., M.Ak., mengungkapkan bahwa saat ini telah tersedia kanal sinergi pengendalian inflasi TPID sebagai platform pelaporan kinerja TPID di tingkat kabupaten/kota, termasuk untuk Pesisir Barat. Inovasi ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan juga diisi dengan sesi berbagi praktik baik oleh TPID Kota Metro. Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Metro, Eni Purwati, S.T., memaparkan inovasi Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan) yang sukses membantu pengendalian harga bahan pokok. Berkat inovasi ini, Kota Metro menjadi nominasi TPID terbaik tingkat kabupaten/kota se-Sumatera pada tahun 2019, 2022, dan 2023.

Melalui kegiatan ini, diharapkan TPID Pesisir Barat dapat terus memperkuat koordinasi, memanfaatkan data secara optimal, serta melahirkan inovasi konkret dalam upaya menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.