Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri  Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri 
Portal Garis Komando (gariskomando.com) adalah website Pemberitaan (News) yang dikemas secara umum namun didominasi dengan berita TNI/Polri. | Portal Garis Komando berdasarkan ide demi meningkatkan citra baik TNI/Polri dan mewujudkan kepuasan Masyarakat terhadap TNI/Polri. | KAMI JUGA MENERIMA PESANAN PEMBUATAN RILIS BERITA, ARTIKEL, PROFIL, CERITA, DAN LAIN SEBAGAINYA DENGAN HARGA VARIATIF. SILAHKAN HUBUNGI NOMOR 0896 1900 1005 (TELEPON DAN WHATSAPP).

Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.

Hal ini setelah yang bersangkutan diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19.

"Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata pria yang karib disapa Noel itu dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11).

xxx

Menurut dia, bila Luhut tak ingin mengundurkan diri, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti.

"Dengan mengakui beliau berbisnis, tunjukkan juga ksatria lainnya dia mengundurkan diri, itu lebih terhormat. Jangan ini menjadi sandungan atau luka di lingkungan Presiden. Saran kami Pak LBP mengundurkan diri," ujarnya.

Ia menyebut, setidaknya kini ada enam sampai tujuh menteri yang kinerjanya jeblok dan sudah selayaknya menjadi catatan Kepala Negara untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

"Ada menteri yang sibuk berbisnis, pasang baliho, ada juga beberapa menteri-menteri yang sibuk menikmati kebijakannya," katanya.

Ia menilai, bila Presiden Jokowi tak segera melakukan perombakan di dalam struktur Kabinet Indonesia Maju, dikhawatirkan nantinya akan berimbas terhadap penilaian masyarakat yang buruk.

"Jadi kalau tidak ada kebijakan. Ini tahun krusial, kalau seandainya presiden salah ambil kebijakan, berantakan itu legacynya," kata dia.

Sebelumnya, Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada unsur politis di balik tudingan terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi. 

Luhut dikabarkan memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR.

Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Perusahaan yang bermarkas di Cilandak, Jakarta Selatan ini terbilang pemain besar dalam penyediaan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal itu, Jodi mengatakan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil untung pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga turut menyoroti terkait adanya isu perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Jamiluddin menyoroti, kinerja beberapa menteri yang dinilainya layak untuk di reshuffle.

"Menteri yang berkinerja rendah, pembuat gaduh, dan yang memanfatkan jabatan untuk meningkatkan elektabilitas, layak di reshuffle," kata Jamiluddin.

Adapun beberapa Menteri yang berkinerja rendah dan diyakini layak untuk direshuffle kata Jamiluddin yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Dirinya lantas menjabarkan alasannya bisa menilai beberapa menteri tersebut memiliki kinerja rendah, kata dia, selama menjabat, Menteri Ida Fauziyah, tidak ada solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

"Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangannya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia," bebernya.

Selanjutnya, untuk nama Menteri Budi Gunadi Sadikin juga tidak cukup menonjol dalam penanganan Covid-19.

Padahal katanya, sebagai Menteri Kesehatan, seharusnya Budi Gunadi Sadikin menjadi orang terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi kata dia, peran itu justru diambil Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.


Sumber

Posting Komentar

0 Komentar