Bandar Lampung, Gariskomando.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis (25/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait pengawasan anggaran publik, mulai dari audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, hingga evaluasi pinjaman daerah senilai Rp 1 triliun.
Aksi yang berlangsung di halaman gedung DPRD itu diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk, dan poster berisi kritik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Koordinator aksi Alam Baka, Noviyanto, mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional harus diawasi secara serius mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan serta berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di daerah.
Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.
"Program ini menggunakan anggaran negara yang besar sehingga pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai muncul dugaan-dugaan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik," ujar Noviyanto saat menyampaikan orasi.
Karena itu, pihaknya mendesak dilakukan audit investigatif independen terhadap pelaksanaan Program MBG dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung. Selain audit, massa juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, massa turut meminta aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengusut setiap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Selain menyoroti program MBG, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang disebut mencapai Rp105,4 miliar agar tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, mereka meminta dilakukan audit dan evaluasi secara terbuka terhadap pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui manfaat pembangunan yang dihasilkan, risiko fiskal yang ditimbulkan, sumber pembayaran utang, hingga dampaknya terhadap APBD di masa mendatang.
Noviyanto menilai persoalan MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, dan pinjaman daerah merupakan bagian dari isu besar tata kelola keuangan publik yang harus diawasi bersama.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah tanpa praktik monopoli, kartel, maupun intervensi pihak tertentu.
Mereka turut mendesak DPRD Lampung untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah serta memastikan kebijakan anggaran daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Secara keseluruhan, Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran (Alam Baka) menyampaikan delapan poin tuntutan yang mencakup audit Program Makan Bergizi Gratis, transparansi penggunaan anggaran, penyelesaian tunggakan BPJS Kesehatan, evaluasi pinjaman daerah, hingga penguatan pengawasan terhadap kebijakan publik di Provinsi Lampung. Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. (Red)