Bandar Lampung - Organisasi Kepemudaan Pandawa Lampung memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Hal ini tercermin dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama DPRD Provinsi Lampung. Hal tersebut diungkapkan Panglima Pandawa Lampunh, Arif Gunawan.
"Sebagai Organisasi Kepemudaan, kami juga menyoroti perkembangan yang ada di Provinsi Lampung khususnya pendapatan dan belanja Pemprov Lampung 2025, dan tidak ada yang perlu dikhwatirkan, jika baru baru ini sempat heboh defisit anggaran sebesar Rp69,897 miliar itu ditutup melalui pembiayaan netto dari SiLPA Tahun Anggaran 2024.
Dan APBD Perubahan naik sebesar 160 Miliar dengan tujuh program yang menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2025, yaitu: 1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 2. Penguatan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional. 3. Pengembangan Lumbung Energi Terbarukan. 4. Optimalisasi ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. 5. Stabilisasi harga pangan lokal. 6. Pemerataan akses dan mutu pendidikan. 7. Peningkatan kemantapan jalan provinsi dan desa, jadi pengelolaan keuangan Pemprov Lampung ini sangat kami apresiasi, karena di tengah efisiensi anggaran yang melanda Indonsia, Pemprov Lampung masih memproritaskan sektor-sektor vital," ungkap pria yang sehari-hari disapa Bang Gun tersebut pada Media Harian Pikiran Lampung, Sabtu (23/08/2025).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data per 10 Mei 2025, Provinsi Lampung menempati posisi ke-6 secara nasional dalam realisasi APBD se-Indonesia. Realisasi belanja daerah Lampung tercatat mencapai 24,62%, sementara realisasi pendapatan sebesar 30,23%.
"Posisi ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan fiskal daerah, sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung percepatan program-program pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika ekonomi nasional. Dan Pengelolaan Keuangan Baik, Pemerintah Provinsi Lampung Kembali Torehkan Prestasi Gemilang, 11 Kali Berturut-turut Raih WTP.
Capaian WTP yang ke-11 ini adalah bukti bahwa efisiensi tidak berarti menurunnya kualitas pengelolaan keuangan. Justru ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, efisiensi bisa berjalan beriringan dengan akuntabilitas," jelasnya.
Bang Gun juga menghimbau kepada masyarakat Lampung agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi terkait pemerintahan.
"Sebagai salah satu tokoh kepemudaan di Lampung, kami Pandawa Lampung menghimbau agar jangan mudah terprovokasi oleh isu isu sesat yang belum jelas, intinya kami tetap memantau jalannya pemerintahan di Provinsi Lampung, dan sejauh ini pendapatan dan belanja pemprov Lampung masih 'aman' dan dapat dipertanggungjawabkan, namun jika kami menemukan sedikit kejanggalan pasti akan kami kritisi dan kami minta usut dengan tuntas," pungkasnya.
Untuk diketahui, Pendapatan Daerah tahun 2025 bertambah sebesar Rp152,595 miliar menjadi Rp7,710 triliun, belanja daerah bertambah sebesar Rp147,493 miliar menjadi Rp7,780 triliun dengan defisit anggaran tercatat sebesar Rp69,897 miliar, ditutup melalui pembiayaan netto dari SiLPA Tahun Anggaran 2024. (red)