Pemerintah Gencar Melakukan Pembangunan Infrastruktur, Tapi Masih Ada Masyarakat Yang Terisolir Pemerintah Gencar Melakukan Pembangunan Infrastruktur, Tapi Masih Ada Masyarakat Yang Terisolir
Portal Garis Komando (gariskomando.com) adalah website Pemberitaan (News) yang dikemas secara umum namun didominasi dengan berita TNI/Polri. | Portal Garis Komando berdasarkan ide demi meningkatkan citra baik TNI/Polri dan mewujudkan kepuasan Masyarakat terhadap TNI/Polri. | KAMI JUGA MENERIMA PESANAN PEMBUATAN RILIS BERITA, ARTIKEL, PROFIL, CERITA, DAN LAIN SEBAGAINYA DENGAN HARGA VARIATIF. SILAHKAN HUBUNGI NOMOR 0896 1900 1005 (TELEPON DAN WHATSAPP).

Pemerintah Gencar Melakukan Pembangunan Infrastruktur, Tapi Masih Ada Masyarakat Yang Terisolir


Pesisir Barat - Sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi pasca dilantik Oktober 2019 lalu beliau mengingatkan bahwa dalam pemerintahannya yang ada adalah visi dan misi Presiden dengan Program Nawacita yang telah digaungkan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan yang dimulai dari pelosok Desa.

Namun kenapa kok masih banyak ketertinggalan pembangunan insfratruktur di beberapa wilayah nusantara ini, dibeberapa daerah Program Presiden Joko Widodo banyak yang mandul alias hanya jalan ditempat, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung tepatnya di Pekon/Desa Sumber Rejo, Way Haru, Bandar Dalam way Tias dan Siring Gading yang kesemuanya masuk di wilayah Kecamatan Bangkunat.

Sangat banyak fasiltas negara melalui program Nawacita yang tidak bisa menembus dikeempat desa terisolir yang masuk di ujung pulau sumatera, dari hasil temuan Tim Ekspedisi Media di wilayah pekon/desa tersebut salah satunya kendala adalah begitu sulitnya mendapatkan perizinan dari pihak balai besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) hanya untuk badan jalan dengan luas 3 meter dan panjang 8 KM yang membelah kawasan tersebut dan ada apa dibalik ini semua.

“Yang kami minta dari pak Joko Widodo sebagai Presiden RI, hanya jalan yang layak untuk dilewati, PLN dan sinyal handpone dan kami tidak minta yang muluk-muluk itupun jika Pak Joko Widodo sebagai Presiden RI masih mengakui kami sebagai Warga Indonesia, karena dari tahun 1882 sampai tahun 2021 kami belum merasakan arti sebuah kemerdekaan dan yang selalu kami rasakan selama ini adalah merasa di anak tirikan serta dimanfaatkan saja suara kami hanya disaat PILPRES, PILEG dan PILKADA saja", ujar fikroni salah satu warga Pekon/Desa Way Haru kepada awak media, Minggu (3/10/2021).

Mengutip dari pernyataan warga tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pembangunan serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berlaku di kelima Pekon/Desa yang tertinggal yang masuk diwilayah Kecamatan Bangkunat.

Masih kata warga tersebut, "Harus kemana lagi kami untuk mengadu, bahkan kami sudah jengah dengan janji-janji muluk yang di ucapkan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pesisir Barat di saat kampanye hanya untuk mengantarkan mereka duduk di kursi empuk saja, padahal kami selalu taat untuk bayar pajak," ucapnya.

Menurut keterangan Peratin pekon Way Haru, Dian Setiawan, Jalan yang layak untuk dilewati dan PLN serta sinyal handphone merupakan impian bagi warga empat pekon yang meliputi 2.476 KK dengan kurang lebih 9.988 jiwa.

"Bagi kami jalan yang layak untuk di lewati dan PLN adalah harapan kami yang sudah sangat lama, kami sekarang hanya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar segera merealisasikan apa yang menjadi harapan kami," terang Peratin/kades dengan setengah berurai air mata serta nada yang sangat berharap.

"Jika memang diperlukan media akan mendampingi serta mendorong dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk membantu semua harapan dan program yang sangat di butuhkan warga Pekon Sumber Rejo, Pekon Bandar Dalam, Pekon Siring Gading, Pekon Way Haru dan Pekon Way Tias, toh nantinya kami bukan sebagai penentu sebuah kebijakan," pungkasnya.

Disisi lain, Margono selaku tokoh masyarakat pekon/desa setempat berharap, "Kami sangat mendambakan jalan yang pantas untuk dilewati dan bisa menikmati jaringan PLN masuk desa".

Ia juga menambahkan, "Kami semua masyarkat empat pekon/Desa yang terisolir ini meminta kepada Bapak Joko widodo selaku Presiden Indonesia, tolong bantu baguskan jalan kami dan PLN masuk desa, jika kami masih diakui bagian dari NKRI," pungkasnya.

Jalan lintas Way Haru-Way Heni (Sumberejo) di rintis oleh masyarakat sejak tahun 1994 yang masih berupa jalan setapak, diperkirakan tahun 2011-2012 pemerintahan desa dan tokoh masyarakat mulai mengajukan permohonan izin ke Kementrian terkait.

Untuk mendapatkan izin pengesahan status jalan lintas namun pada saat itu yang di kabulkan hanyalah berupa status Jalan Patroli, sampai pada tahun 2019 oleh pemda Pesibar dibukalah badan jalan selebar 6 M sepanjang 10 km.


Dari peristiwa tersebut timbullah persoalan dari pihak kehutanan, yang mana kehutanan selalu mempersulit dan menghalang halangi setiap aktifitas Pemda Pesibar untuk memperbaiki jalan penghubung wilayah Way Haru-Way Heni tersebut, akibat dari sikap dan kebijakan dari pihak kehutan yang kurang pro terhadap kesejahteraan masyarkat marga belimbing tersebut, maka jalur lintas penghubung wilayah Way Haru-Way Heni tersebut sampai saat ini tidak bisa diurus atau di perbaiki secara maksimal oleh Pemda Pesibar.

Relawan Jokowi Kabupaten Pesisir Barat, Hendra menjelaskan, "Oleh kerena itu, kami sebagai warga masyarakat marga belimbing yang merupakan bagian dari NKRI ini, memohon kepada Yang terhormat Bapak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk bisa membahagiakan masyarakat Bapak yg ada di marga Belimbing ini, sehingga masyarakat bisa merasakan arti dari sebuah kata MERDEKA..., dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Pembangunan yang Merata", tutupnya. [Sur]

Posting Komentar

0 Komentar