Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).
Pengukuhan pengurus APPMBGI dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dan berharap organisasi tersebut mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program MBG.
“Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan penghargaan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin APPMBGI dapat berperan aktif mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, kualitas generasi muda menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini merupakan investasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Mirza menjelaskan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak, program ini juga dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.
“Dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah dapat menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Program ini melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, BUMDes, hingga pemasok lokal sehingga manfaatnya dirasakan secara luas,” katanya.
Gubernur juga menyoroti kondisi Lampung yang masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya rendahnya tingkat konsumsi protein masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM) yang perlu ditingkatkan, serta angka kemiskinan yang masih menjadi perhatian.
Padahal, lanjutnya, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia dengan komoditas unggulan seperti ayam, telur, ikan, dan jagung.
“Lampung adalah daerah penghasil protein, namun tingkat konsumsi protein masyarakat masih termasuk lima terbawah secara nasional. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas SDM dan produktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra kerja, serta pemasok bahan pangan menjalankan program dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa kualitas makanan, kebersihan dapur, transparansi pengelolaan anggaran, hingga pengawasan distribusi harus menjadi perhatian utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan hanya berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa APPMBGI hadir sebagai wadah kolaborasi nasional yang bertugas mendukung standarisasi pelaksanaan MBG dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, saat ini kepengurusan APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. APPMBGI juga telah membangun MBG Command and Control Center untuk memantau pelaksanaan program secara real time, mulai dari aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, hingga rantai pasok bahan baku.
Selain itu, APPMBGI telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan kebutuhan pangan bagi dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan pentingnya pengawasan dan pembenahan pelaksanaan program agar berjalan lebih profesional serta bebas dari berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kasus-kasus seperti keracunan makanan maupun pelanggaran standar pelayanan tidak boleh terulang. Pengawasan terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta tata kelola program harus dilakukan secara konsisten demi tercapainya tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan dukungan pemerintah daerah, APPMBGI, aparat pengawas, serta keterlibatan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat perekonomian desa di Provinsi Lampung.