GK, Pesisir Barat - Kondisi iklim pers di Kabupaten Pesisir Barat saat ini dinilai kurang kondusif, Sejumlah kalangan menilai masih terjadi praktik perlakuan tidak adil terhadap organisasi media dalam penyaluran dukungan pemerintah daerah (Pemda) Melalui Diskominfo Pesisir Barat, Indikasi tersebut terlihat dari dugaan adanya pemilahan organisasi media dalam pemberian dana hibah.
Situasi ini dinilai memicu ketimpangan di kalangan insan pers, terutama antara organisasi media yang rutin menerima bantuan dan media lain yang tidak mendapatkan kesempatan serupa.
"Kami melihat praktek pengkotak-kotakan alias tebang pilih organisasi media di daerah ini berlangsung terang-terangan. Beberapa organisasi media masih tetap menjadi langganan dana hibah, sementara beberapa organisasi media hanya gigit jari," ujar Rido Sekretaris Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) , Kamis 30 April 2026.
Rido menilai pemerintah daerah kabupaten pesisir barat belum menunjukkan komitmen keadilan dalam memberdayakan seluruh elemen organisasi media.
"Kami dari Ajoi melihat kata keadilan atau keberpihakan pemerintah daerah pesisir barat untuk memberdayakan elemen masyarakat yang bergerak di dunia jurnalistik masih jauh dari harapan. Malah pemkab mempertontonkan pengkotak-kotakan," ujarnya.
Menurut infomasi dari salah satu Ketua Organisasi Pers di Pesisir Barat bahwasannya hanya ada dua organisasi yangg mendapat kucuran dana hibah untuk tahun 2026, hal tersebut berdasarkan hasil konfirmasi melalui pesan WhatsApp, dari Antoni wijaya (mantan Plt Kepala Dinas Kominfo Pesisir Barat).
Antoni wijaya, mantan Plt Kepala Diskominfo Pesisir barat, Saat di konfirmasi melalui Telpon whattsApp melalui nomor 0822-79xx-65xx, tidak merespon meskipun nomor yang bersangkutan berstatus aktif. (*)