Polda Lampung Ingatkan Bahaya Rokok Ilegal, Masyarakat Diimbau Waspada

Bandar Lampung  — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025, bersamaan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis pelaporan melalui aplikasi SiTPAKD. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung.

Rakor ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Kepala OJK Provinsi Lampung, perwakilan Bupati/Walikota, Kepala Kanwil DJPb, perwakilan Bank Indonesia dan BPS, pimpinan industri jasa keuangan, serta pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandy, dalam paparannya menyampaikan evaluasi pelaksanaan program TPAKD tahun 2024 dan arah strategis tahun 2025 yang selaras dengan potensi unggulan daerah dan Roadmap TPAKD 2025. Tema yang diusung adalah “Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Industri Keuangan Pasar Modal”.

Otto menjelaskan beberapa program utama TPAKD tahun 2025, antara lain:

Desa Nabung Saham/Gerakan Lampung Menabung/KEJAR

Business Matching/Cluster Financing melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Program Ekosistem Pusat Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta

Skema Desa Perkasa sebagai program lintas sektor dalam pengembangan wilayah berbasis inklusi keuangan.

Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian sebagai produk unggulan daerah. Untuk itu, diluncurkan skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang didukung pembiayaan dari sektor perbankan, tidak semata dari APBD.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, mengumumkan peningkatan target KUR dari Rp9,43 triliun pada 2024 menjadi Rp10,13 triliun pada 2025. Ia juga menjelaskan skema subsidi bunga untuk kredit Alsintan, di mana petani hanya membayar bunga 3%, sedangkan 8,5% sisanya disubsidi oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. TPAKD dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan SDM, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Dalam RPJPD Provinsi Lampung 2025–2045, ditetapkan target peningkatan indeks inklusi keuangan dari 85,5% di tahun 2025 menjadi 97,2% pada 2045.

Rakor dilanjutkan dengan pemaparan oleh Analis Senior Deputi Direktur Akses Keuangan OJK, Bapak Sabri Hadyanto, mengenai strategi nasional TPAKD 2025, kondisi TPAKD secara nasional, dan rekomendasi program yang dapat diadopsi daerah sesuai Arah Strategis TPAKD dan Asta Cita Pemerintah.

Selain itu, turut diperkenalkan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang berhasil mendorong inklusi keuangan selama tahun 2024.

Data rencana program TPAKD Lampung 2025 menunjukkan bahwa program di bidang kredit/pembiayaan menjadi yang terbanyak direncanakan (38%), diikuti oleh program tabungan (27%). Pemerintah berkomitmen mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyediakan layanan keuangan yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan program, kegiatan ini juga mencakup Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi SiTPAKD oleh Analis Junior Deputi Direktur Akses Keuangan OJK, Shaila Bassamah, kepada operator TPAKD.

Kegiatan Rakor ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di pedesaan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan.

> “Rapat Koordinasi hari ini bukan hanya forum perencanaan, tetapi juga menjadi wadah untuk saling belajar, memperkuat komitmen, dan menyatukan langkah menuju Lampung yang semakin inklusif, mandiri, dan maju,” pungkas Bapak Otto Fitriandy.